BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026/2027 berjalan sesuai aturan tanpa intervensi siapa pun. Ia meninjau langsung proses verifikasi berkas jalur prestasi di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Mahyeldi menegaskan seluruh tahapan seleksi menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil pemeringkatan tidak bisa dipengaruhi pihak mana pun, termasuk dirinya sebagai kepala daerah.
“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mahyeldi.
Anak Gubernur dan Sekda Sumbar Gagal Masuk Sekolah Negeri
Sebagai bukti penerapan sistem yang ketat, Mahyeldi mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Mahyeldi.
Jalur Domisili dan Wilayah Penerimaan
Setelah jalur prestasi selesai, proses penerimaan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan masing-masing sekolah. Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Pembagian wilayah sekolah lainnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Mahyeldi mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Ia juga meminta orang tua tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Pilihan sekolah hendaknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas serta prospek kerja yang baik.
Pemprov Sumbar Siapkan Sekolah Rakyat dan PJJ
Di luar SPMB, Pemprov Sumbar berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemprov juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang. Tujuannya menjangkau peserta didik di berbagai daerah tanpa terkendala akses geografis.
Mahyeldi mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat. Apabila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru jika tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
“Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi.
