PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai forum APPSI menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antardaerah. Ia menyadari bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak bisa dihadapi sendiri oleh satu provinsi.
“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi dalam keterangan yang diterima di Padang, Jumat (17/7).
Gubernur Diminta Jadi Jembatan Pusat dan Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang membuka rapat kerja APPSI menekankan peran strategis gubernur. Menurutnya, gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah otonom, tetapi juga wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
“Karena itu, gubernur diminta memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota berjalan efektif agar seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara selaras,” kata Bima mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Bima juga mengingatkan agar para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah. Pertemuan bisa dilakukan secara langsung maupun daring untuk menjaga sinkronisasi kebijakan.
Tiga Pesan Penting untuk Kepala Daerah
Dalam arahannya, Bima menyampaikan tiga pesan utama dari Menteri Dalam Negeri. Pertama, gubernur harus memimpin langsung pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, dan tidak mendelegasikan sepenuhnya ke perangkat daerah.
Kedua, integritas kepala daerah harus dijaga sebagai langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah provinsi diminta mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen,” ujar Bima mencontohkan pentingnya koordinasi berkelanjutan.
Pemimpin Transformasional di Tengah Tantangan Kompleks
Bima menekankan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin transformasional yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, hingga potensi persoalan hukum.
“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas SDM, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
Komitmen Pemprov Sumbar untuk Kolaborasi
Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemprov Sumbar menjadi wujud komitmen memperkuat kolaborasi antardaerah. Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dan dihadiri seluruh gubernur dari berbagai provinsi atau perwakilannya, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
