Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh nilai 89,76 dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Capaian tersebut menempatkan pelayanan publik Kementerian PU pada kategori sangat baik dan melanjutkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Triono, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Ia memaparkan, IKM Kementerian PU tercatat 78,25 pada 2021, meningkat menjadi 83,59 pada 2022, lalu 86,18 pada 2023. Tren naik berlanjut ke 88,22 pada 2024, hingga mencapai puncaknya 89,76 pada 2025.
Komposisi dan Cakupan Responden Survei Kementerian PU
Survei melibatkan 635 responden yang representatif terhadap 50 UPT/Balai dari 5 unit organisasi, yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan SDM.
Cakupan itu menjadikan hasil survei representatif atas kondisi pelayanan publik di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Survei sendiri dilaksanakan pada 15 September–5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Triono menjelaskan, 68 persen responden laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia 31–40 tahun terbanyak (30 persen), diikuti usia 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Adapun usia 26–30 tahun sebesar 17 persen, dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari sisi pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen dari kategori lain.
Tiga unsur pelayanan dengan skor terbaik dalam survei ini yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang masih perlu digenjot adalah produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Menurut Triono, Kementerian PU turut menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog dua arah bersama pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," ujarnya.
Menanggapi capaian ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta Kementerian PU tidak lekas berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia turut mendorong Menteri Dody Hanggodo memperketat pengawasan internal serta membangun tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkas Trubus.
Baca juga informasi seputar Sumatera Barat lainnya di Sumbar360.com.
