SUMATERA BARAT — Jakarta — Isu perombakan kabinet kembali mengemuka jelang perayaan kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan reshuffle terbatas seusai 17 Agustus 2026, dengan fokus mengisi sejumlah pos menteri yang masih kosong. Namun, respons para ketua umum partai politik cenderung dingin dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada kepala negara.
PAN: Fokus pada Tugas, Bukan Spekulasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai isu perombakan kabinet adalah hal yang lazim dalam setiap periode pemerintahan. Ia meminta jajaran koalisi tidak menanggapi wacana ini secara berlebihan.
“Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh,” ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (15/4/2026).
PAN, kata Saleh, memilih tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pokok partai. Ruang diskusi mengenai komposisi kabinet diserahkan kepada publik.
“PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa menyampaikan pendapat yang baik dan perlu dipertimbangkan,” katanya.
Demokrat Nilai Kinerja Menteri di Komisi II Sudah Baik
Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan final terkait susunan kabinet berada di tangan Presiden Prabowo.
Meski demikian, Dede menyampaikan pengamatannya terhadap jajaran menteri yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Menurutnya, performa mereka sejauh ini dinilai positif.
“Kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua,” kata Dede.
Ia mengakui tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai kinerja seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. Karena itu, Demokrat tidak mendorong maupun menolak wacana reshuffle.
PDIP: Pertanyaan Perlu Ditujukan ke Jubir Istana
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan informasi mengenai perombakan kabinet sebaiknya dikonfirmasi langsung ke sumber resmi pemerintah.
“Nggak tahu. Mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana,” ujar Andreas singkat.
Menanggapi sejumlah survei yang mencatat penurunan kepuasan publik, Andreas menilai pemerintah memiliki data dan evaluasi internal sendiri. Ia tidak memastikan apakah reshuffle menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah punya hasil survei sendiri,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, tidak ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai waktu dan skema perombakan kabinet. Isu ini berkembang di tengah dinamika politik menjelang akhir tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.
