PADANG — Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang digelar Jumat (14/8/2026) menghasilkan dua kesepakatan penting dalam siklus keuangan daerah. Selain nota kesepakatan KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah dan legislatif juga menyetujui perubahan KUA-PPAS untuk Tahun Anggaran 2026. Kedua dokumen ini menjadi landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.
Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah untuk 2027 dialokasikan sebesar Rp5,97 triliun lebih. Adapun pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,03 triliun lebih. Untuk perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp315,84 miliar dari target awal menjadi Rp6,61 triliun lebih, sementara belanja daerah bertambah Rp570,01 miliar menjadi Rp6,97 triliun lebih.
Prioritas Pembangunan 2027: Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Pangan
Penyusunan anggaran 2027 mengacu pada tema pembangunan "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan". Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan keterbatasan fiskal harus direspons dengan pengalokasian anggaran yang tepat berdasarkan skala prioritas dan kewenangan pemerintah daerah.
"Penandatanganan ini merupakan langkah krusial dan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan bukti nyata komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab moral kita bersama," ujar Gubernur Mahyeldi dalam rapat tersebut.
Perubahan KUA-PPAS 2026: Fokus Pemulihan Pascabencana
Perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional. Salah satu faktor utamanya adalah kebutuhan penanganan dampak pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mempercepat program-program strategis daerah.
Data dalam dokumen menunjukkan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara year-on-year. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya tumbuh 1,89 persen akibat tekanan bencana alam. Pemulihan terlihat pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan-minum, serta investasi.
Penyesuaian Asumsi dan Program Strategis Daerah
Dalam penyusunan perubahan anggaran 2026, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian asumsi makroekonomi dan kebijakan pembangunan nasional. Gubernur meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada urusan yang menjadi kewenangan provinsi.
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh OPD yang mengikuti rangkaian pembahasan secara intensif. Proses tersebut dinilai menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
