SOLOK — Pemerintah Kota Solok bergerak mempercepat pemulihan pasca-bencana dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penanganan infrastruktur yang rusak dan pemulihan aktivitas masyarakat berjalan tepat sasaran.
Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyebut, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor krusial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, persoalan infrastruktur terdampak tidak bisa diselesaikan pemerintah kota seorang diri.
"Percepatan pemulihan membutuhkan dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menangani infrastruktur terdampak bencana," ujar Ramadhani di Solok, Sumatera Barat, Sabtu.
Evaluasi Lapangan Jadi Kunci Penanganan
Ramadhani menekankan pentingnya evaluasi langsung di lapangan. Ia menilai, rencana penanganan yang disusun harus sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan warga yang terdampak.
Hasil monitoring bersama tim supervisi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut. Pendekatan ini diharapkan membuat proses rehabilitasi tidak hanya cepat, tetapi juga efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Empat Lokasi Prioritas Peninjauan Tim Pusat
Pemkot Solok baru-baru ini menerima kunjungan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di ruang kerja wali kota. Tim tersebut bertugas menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pemulihan di Sumatera Barat, termasuk di Kota Solok.
Dalam kunjungan itu, sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang membutuhkan penanganan menjadi sasaran peninjauan lapangan. Lokasi yang dicek langsung meliputi:
- SDN 16 Tanah Garam
- Box Culvert Simpang Gawan
- Kawasan sedimentasi Batang Lembang
Peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kondisi kerusakan dan kebutuhan penanganan. Dengan begitu, langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.
Inventarisasi Kebutuhan untuk Tentukan Prioritas
Secara paralel, Pemkot Solok terus melakukan inventarisasi kebutuhan rehabilitasi pada fasilitas publik. Data ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan di lokasi-lokasi yang telah ditinjau langsung.
Pemerintah kota menargetkan proses pemulihan pasca-bencana berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Koordinasi antarinstansi disebut sebagai kunci untuk merealisasikan target tersebut di lapangan.
