SUMATERA BARAT — Jakarta — Tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto datang dari Presiden Kerangka Oposisi, Bang Syukur Mandar. Dalam pernyataan resminya, ia tidak hanya meminta moratorium dua proyek strategis, tetapi juga mengusulkan skema rasionalisasi kabinet berbasis meritokrasi dengan komposisi 40 persen unsur partai politik pendukung dan 60 persen profesional non-partai.
Usulan tersebut disodorkan di tengah sorotan atas efisiensi anggaran negara. Syukur menilai, postur kabinet saat ini rawan terjadi tumpang tindih pekerjaan (double job) sehingga menghambat realisasi janji kampanye.
Evaluasi Total MBG dan Pengembalian Skema KDMP
Syukur secara spesifik meminta pemerintah menghentikan sementara proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDMP). Untuk KDMP, ia merekomendasikan pengelolaan dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Koperasi."Khusus KDMP, pengelolaan disarankan dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Koperasi secara bottom-up sesuai UU Koperasi," demikian pernyataan yang dikutip dari rilis resminya.
Langkah ini dinilai perlu untuk menghindari pemborosan anggaran, terutama dari pembiayaan bunga pinjaman yang disebutnya fantastis. Moratorium dinilai penting untuk melakukan evaluasi total sebelum program dilanjutkan kembali.
Desakan Pengambilalihan Pembiayaan P3K oleh Pemerintah Pusat
Poin kritis lain yang disorot adalah nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya guru dan tenaga kesehatan. Syukur mendesak pemerintah pusat untuk memikul penuh pembiayaan serta memberikan kepastian status kepegawaian.Langkah ini dinilai mendesak untuk mengatasi kendala anggaran yang dialami hampir seluruh pemerintah daerah. Tanpa intervensi pusat, dikhawatirkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah akan terus terhambat.
Panggilan Rekonsiliasi Elit dan Revolusi Sistem Bernegara
Di luar persoalan anggaran, Syukur juga mendesak Presiden Prabowo mengambil alih kepemimpinan untuk menuntaskan gesekan antar-kelompok elit politik. Ia menilai stabilitas bernegara sedang diuji dan rekonsiliasi diperlukan agar pemerintahan fokus pada program prioritas.Lebih jauh, ia mendorong adanya perbaikan mendasar yang mencakup revolusi sistem politik, pencegahan korupsi, serta pembenahan penegakan dan aparatur hukum. Syukur menegaskan seluruh masukan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan negara.
Menurutnya, kemerdekaan sejati ditandai dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat, seperti layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas publik yang layak serta terjangkau.
