Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengalokasikan dana Rp3,3 miliar untuk program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sepanjang tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat, Zulkarnain, menargetkan seluruh kegiatan fisik rampung pada Desember 2026 dengan progres pengerjaan yang saat ini sudah mencapai 60 persen.
SIMPANG EMPAT — BPBD Pasaman Barat memastikan penguatan kapasitas penanganan bencana tidak hanya berhenti pada pengadaan alat, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan dan kesiapan masyarakat di tingkat nagari. Anggaran sebesar Rp3,3 miliar tersebut difokuskan untuk melengkapi dokumen kebencanaan hingga pemasangan sistem peringatan dini.
Zulkarnain menyebutkan, secara keseluruhan realisasi fisik program telah berjalan sekitar 60 persen. Pihaknya optimistis seluruh rangkaian pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun 2026.
Lengkapi Dokumen hingga Perkuat Sistem Peringatan Dini
Salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran tersebut adalah penyusunan sejumlah dokumen penting kebencanaan. BPBD tengah menyiapkan dokumen rencana penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), serta Rencana Kontingensi (Renkon) yang menjadi dasar perencanaan aksi di lapangan.
Proses penyusunan dokumen ini sengaja disesuaikan dengan tahapan serta ketentuan yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu dilakukan agar dokumen yang dihasilkan nantinya dapat langsung dijadikan acuan operasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Di sisi lain, BPBD juga menganggarkan pengadaan perahu karet dan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) untuk potensi banjir. Selain itu, pemasangan papan informasi daerah rawan bencana serta petunjuk arah jalur evakuasi banjir dan tsunami juga menjadi bagian dari paket pekerjaan yang sedang berjalan.
Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana Fokus ke Wilayah Pesisir
Upaya mitigasi tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga penguatan kapasitas warga. BPBD menjadwalkan sosialisasi program keluarga tangguh bencana di delapan nagari yang tersebar di Pasaman Barat.
Delapan nagari tersebut diprioritaskan karena berada di kawasan pesisir yang memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman banjir dan tsunami. Layanan informasi publik di daerah rawan bencana juga akan diperkuat melalui pemasangan papan pengumuman dan baliho berisi panduan kesiapsiagaan.
Selain program yang dibiayai APBD, BPBD Provinsi Sumatera Barat turut memfasilitasi pengadaan EWS tsunami di tiga titik. Alat tersebut ditempatkan di Nagari Air Bangis, kawasan Sungai Aur Selatan-Sikilang, dan Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir.
Nagari Didorong Bentuk Kelompok Siaga Bencana
BPBD Pasaman Barat mendorong seluruh nagari untuk lebih proaktif dalam penanganan bencana skala lokal. Langkah ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penanganan Bencana di Desa.
Penguatan kelembagaan difokuskan pada pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat nagari. Seluruh unsur kebencanaan yang tersedia, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan pemadam kebakaran (Redkar), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), diharapkan terlibat aktif dalam kolaborasi ini.
Melalui sinergi tersebut, BPBD menargetkan terbentuknya masyarakat yang lebih siap dan tangguh. Kemampuan penanganan awal bencana secara terkoordinasi diharapkan mampu meminimalisir dampak ketika bencana alam benar-benar terjadi.
