SUMATERA BARAT — Pernyataan itu disampaikan Sujahri dalam forum Obrolan Teras 13 yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur serta ancaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah menunjukkan pentingnya memperkuat mitigasi.
"Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya," kata Sujahri dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 28 Agustus.
Anggaran BNPB Rp1,003 Triliun untuk Mitigasi
Sujahri mengapresiasi rencana pemerintah menaikkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi Rp1,003 triliun dalam RAPBN 2027. Ia menilai tambahan anggaran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana.
Menurut Sujahri, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada respons pascabencana. Justru yang lebih penting adalah membangun kesiapan sejak dini agar dampak kerugian masyarakat bisa ditekan.
Dinamika Sosial di Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan
Selain bencana, Sujahri menyoroti dinamika sosial dan politik di Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan. Ia menilai persoalan di daerah harus dibaca serius agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan.
"Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi," ujarnya.
"Belanja Masalah" ke Daerah
Sujahri menilai menjaga persatuan tidak cukup dengan seruan. Pemerintah harus memastikan masyarakat merasa dilindungi dan daerah mendapat perhatian yang adil. Ia mendorong pemerintah melakukan "belanja masalah" dengan turun langsung ke daerah dan mendengar persoalan masyarakat.
"Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan," katanya.
Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan forum tersebut digelar untuk mendorong evaluasi dan gagasan atas berbagai persoalan kebangsaan.
