Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran Rp54,78 miliar untuk memulihkan sektor pertanian yang porak-poranda akibat bencana hidrometeorologi sepanjang 2025. Dana yang bersumber dari APBN, DAK Fisik, dan APBD itu tidak hanya menyasar pemulihan lahan, tetapi juga membangun kembali jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang rusak. Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan intervensi ini menjadi momentum percepatan pembangunan pertanian pascabencana.
SOLOK — Pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Solok pascabencana tidak setengah-setengah. Dari total anggaran Rp54,78 miliar, pemerintah memprioritaskan optimalisasi lahan sawah terdampak seluas 1.247 hektare dengan dukungan APBN senilai Rp5,73 miliar. Selain itu, rehabilitasi juga dilakukan terhadap 253 hektare sawah rusak dengan anggaran Rp3,41 miliar.
Bencana hidrometeorologi yang melanda pada 2025 tidak hanya merusak lahan produktif, tetapi juga memutus jaringan irigasi dan akses menuju kawasan produksi. Kondisi ini membuat aktivitas petani terhambat total, sehingga percepatan perbaikan menjadi harga mati agar roda ekonomi desa kembali berputar.
Optimalisasi 5.086 Hektare Lahan Nonrawa Jadi Andalan Produksi
Pemerintah pusat mengucurkan dukungan APBN sebesar Rp23,39 miliar untuk mengoptimalkan lahan nonrawa seluas 5.086 hektare. Program ini dirancang untuk mendongkrak produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan pemulihan pascabencana menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Dukungan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya di Solok, Jumat.
33 Irigasi Perpipaan dan 24 Irigasi Perpompaan Dibangun Kembali
Ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di kawasan yang baru pulih dari bencana. Pemkab Solok memastikan pembangunan infrastruktur irigasi berjalan paralel dengan rehabilitasi lahan. Dukungan dari APBN mencakup 15 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, 33 unit irigasi perpipaan, serta 24 unit irigasi perpompaan.
Dari sisi APBD, pemerintah daerah mengalokasikan Rp1,07 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi 10 unit jaringan irigasi usaha tani. Infrastruktur ini diharapkan menjaga pasokan air bagi lahan garapan masyarakat secara berkelanjutan.
52 Jalan Usaha Tani Senilai Rp6,30 Miliar Dibangun dari APBD
Akses menuju kawasan produksi juga menjadi perhatian serius. Pemkab Solok membangun dan merehabilitasi 52 unit jalan usaha tani dengan anggaran Rp6,30 miliar yang bersumber dari APBD. Jalan ini memudahkan petani membawa sarana produksi ke lahan dan mengangkut hasil panen ke titik pengumpulan.
Tanpa akses yang memadai, biaya logistik membengkak dan harga jual komoditas di tingkat petani berpotensi tertekan. Pembangunan jalan ini menjadi jawaban atas keluhan petani selama ini.
Bangsal Pascapanen Bawang Merah dan Cabai Disiapkan
Intervensi pemerintah tidak berhenti di hulu. Melalui DAK Fisik, Pemkab Solok membangun bangsal pascapanen bawang merah beserta sarana pendukung dengan anggaran Rp2,31 miliar. Selain itu, bangsal pascapanen cabai juga dibangun dengan anggaran Rp4,17 miliar.
Keberadaan bangsal ini menjadi titik krusial dalam rantai pasok. Petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah saat musim panen raya karena kapasitas penyimpanan terbatas.
Pengembangan komoditas kentang seluas tiga hektare juga mendapat dukungan APBD sebesar Rp94,95 juta. Langkah ini menunjukkan diversifikasi komoditas menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas pendapatan petani di tengah fluktuasi harga pasar.
