PADANG — Status siaga darurat yang diteken Gubernur Mahyeldi menjadi dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penanganan bencana selama periode November hingga pertengahan Januari. Kebijakan diambil bukan tanpa alasan: puncak musim hujan diperkirakan jatuh pada November dan Desember 2026.
Pemantauan bibit siklon tropis 92B dan 96S turut mendorong pemerintah menaikkan kewaspadaan. Dua bibit siklon itu memengaruhi perkembangan kondisi cuaca di wilayah Sumatera bagian tengah, termasuk Sumbar.
Sistem Komando Darurat Aktif di Pusdalops BPBD
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, Pemprov Sumbar mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pusat komando ditempatkan di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.
Dengan komando terpusat, koordinasi lintas instansi diharapkan berjalan lebih cepat saat terjadi bencana. Selama status siaga berlaku, seluruh wilayah Sumbar berada dalam pengawasan penanganan darurat.
13 Daerah Masuk Kategori Siaga Tinggi
BMKG mengingatkan sejumlah daerah di Sumbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Ada 13 daerah yang masuk kategori siaga tinggi:
- Kota Padang
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kota Pariaman
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Kepulauan Mentawai
- Pasaman Barat
- Agam
- Tanah Datar
- Solok
- Dharmasraya
- Solok Selatan
- Lima Puluh Kota
Ancaman yang perlu diwaspadai di daerah-daerah itu meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga cuaca ekstrem. Sebagian wilayah tersebut berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai yang rawan luapan saat hujan intensitas tinggi.
Apa yang Berubah Selama Status Siaga?
Penetapan status siaga darurat memberi pemerintah provinsi kewenangan lebih luas untuk mengerahkan sumber daya penanganan bencana. Perangkat daerah, BPBD, hingga instansi vertikal bekerja dalam satu komando selama 60 hari ke depan.
Warga di 13 daerah siaga tinggi diminta memantau informasi cuaca resmi dan menyiapkan langkah mandiri di lingkungan masing-masing. Pemerintah provinsi meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana di seluruh wilayah Sumatera Barat selama periode yang telah ditetapkan.