PADANG — Di saat sebagian masyarakat Sumatera Barat masih bertahan di tenda pengungsian dan menunggu pembangunan rumah baru pascabencana galodo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk mempercantik fasilitas kediaman pejabat daerah. Total anggaran yang disiapkan dalam APBD 2026 untuk perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan di lingkup kantor gubernur mencapai lebih dari Rp 1,68 miliar.
Rincian anggaran itu meliputi pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp 200 juta, pemasangan lantai granit di lobi utama Kantor Gubernur Rp 400 juta, dan renovasi atap auditorium gubernur yang bocor sebesar Rp 370 juta. Selain itu, Pemprov juga menganggarkan Rp 170 juta untuk perbaikan drainase di belakang rumah dinas gubernur, Rp 160 juta untuk pembuatan pos satpam di kompleks belakang, serta Rp 200 juta untuk pemeliharaan istana gubernur dan Rp 150 juta untuk pemeliharaan taman gubernur.
Alokasi yang paling menyita perhatian publik adalah anggaran untuk rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy. Biro Umum Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp 100 juta untuk membuat gazebo dan kolam ikan sebagai elemen dekorasi di rumah temu wagub. Anggaran tersebut terbagi dalam dua pos, masing-masing Rp 50 juta untuk pembuatan gazebo dan Rp 50 juta untuk pembangunan kolam ikan.
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Pemprov Sumbar, Festika Andayani, membela kebijakan ini dengan sejumlah argumen teknis. Ia menjelaskan bahwa pemasangan granit di lobi utama gubernur dinilai lebih efisien dibandingkan penggunaan karpet yang memerlukan biaya pencucian Rp 19 juta per tiga bulan untuk luasan 355 meter persegi. "Pemasangan granit merupakan efisiensi untuk jangka panjang," ujarnya kepada Langgam.id, Jumat (29/5/2026).
Untuk anggaran renovasi atap auditorium sebesar Rp 370 juta, Festika menyebut kondisi bangunan sudah memprihatinkan. Atap yang berusia 17 tahun lebih tanpa penggantian menyebabkan kebocoran parah, dan cuaca ekstrem pada akhir 2025 memperparah kemiringan plafon. "Kondisi cuaca ekstrem pada akhir 2025 memperparah keadaan bangunan hingga menyebabkan kemiringan plafon yang dinilai membahayakan pengguna gedung," terang Festika.
Ia menambahkan auditorium tersebut kerap digunakan untuk kegiatan pemerintah dengan kapasitas 100 hingga 200 orang, serta kegiatan organisasi dan pendidikan. Pemerintah menilai pembenahan perlu segera dilakukan demi keamanan dan keselamatan publik.
Kebijakan ini menuai sorotan karena berbarengan dengan kondisi darurat pascabencana di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ratusan keluarga korban galodo dan banjir bandang masih menempati hunian sementara, sementara akses jembatan putus akibat banjir belum sepenuhnya diperbaiki. Warga di beberapa titik terdampak bahkan masih harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai.
Festika membantah bahwa anggaran pemeliharaan sebesar ratusan juta rupiah merupakan pos baru. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut bersifat rutin dan hanya dilaksanakan jika terjadi kerusakan atau perbaikan di tahun berjalan. "Istana gubernur merupakan gerbang utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik karena sering menerima kunjungan pemerintah pusat," pungkasnya.