PADANG — Kinerja BPR di Sumatera Barat pada awal 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid. Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menyebutkan bahwa aset Rp2,93 triliun tersebut menjadi indikator bahwa BPR masih menjadi tumpuan pembiayaan bagi ekonomi kerakyatan.
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BPR juga mengalami peningkatan. Hingga Maret 2026, total DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,11 triliun, tumbuh 7,20 persen secara tahunan.
Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp2,26 triliun. Angka ini naik 1,44 persen dibandingkan kuartal I 2025.
Dari total kredit yang disalurkan, sebanyak 70,99 persen mengalir ke pelaku UMKM. Roni menegaskan bahwa porsi ini menunjukkan komitmen BPR dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di Ranah Minang.
“Ini menunjukkan komitmen BPR dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi UMKM di Sumatera Barat,” ujar Roni dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).
Secara keseluruhan, sektor jasa keuangan di Sumatera Barat turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data OJK, perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.
Di sektor perbankan umum, total aset mencapai Rp86,74 triliun atau tumbuh 3,77 persen. Penyaluran kredit tercatat Rp75,50 triliun, naik 2,98 persen, sedangkan DPK mencapai Rp62,92 triliun atau tumbuh 9,24 persen.
Roni menilai kondisi ini mencerminkan ketahanan sektor jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi nasional. Ia menambahkan, OJK akan terus mendorong penguatan industri jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mendorong penguatan industri jasa keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
OJK juga memperkuat edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan literasi masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan keuangan formal di Sumatera Barat.