PADANG — Pemerintah Kota Padang resmi mengakselerasi digitalisasi data penerima bantuan sosial melalui sistem Portal Perlinsos. Program ini merupakan bagian dari proyek percontohan nasional yang hanya diterapkan di 42 daerah di Indonesia.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, menyatakan bahwa Padang terpilih menjadi salah satu lokasi percontohan. Pemkot telah menunjuk Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX sebagai lokasi uji coba yang akan berlangsung pada 7 hingga 8 Juli 2026.
Melalui portal perlinsos.kemensos.go.id, masyarakat kini dapat mendaftar serta memperbarui data secara mandiri. Proses ini diharapkan memangkas kesalahan data yang kerap terjadi pada sistem manual sebelumnya.
Staf Ahli Wali Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, menegaskan peran vital para camat dalam mengawal proses pendataan digital tersebut. Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen krusial untuk meminimalisasi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
"Kami minta seluruh camat memastikan warga yang berhak menerima bantuan tidak terabaikan dalam proses pembaruan data ini," ujar Feri dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Program Perlinsos di Kota Padang direncanakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Setelah itu, pemerintah akan membuka masa sanggah pada September bagi warga yang keberatan dengan hasil pendataan.
Feri menambahkan bahwa integrasi sistem ini diharapkan mampu menciptakan basis data yang lebih akurat, transparan, dan efektif bagi seluruh penerima manfaat di Kota Padang. Dengan data yang valid, potensi penyaluran bansos ganda atau salah sasaran bisa ditekan secara signifikan.
Sebelumnya, pendataan bansos di Kota Padang masih mengandalkan formulir fisik yang rawan kesalahan administrasi. Dengan portal digital, setiap perubahan data bisa langsung diverifikasi secara real-time oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.
Pemkot Padang berharap sistem ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Sumatera Barat dalam memperbaiki tata kelola bansos. Uji coba di dua kelurahan akan menjadi tolok ukur efektivitas sistem sebelum diperluas ke seluruh kecamatan.