PADANG — Sepuluh nagari baru di Sumatera Barat disiapkan menjadi lokasi percontohan Nagari Creative Hub (NCH) pada tahun 2026 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera, menyebut total lokasi yang aktif hingga akhir tahun mendatang menjadi 13 NCH, terdiri dari tiga yang dibentuk 2025 dan sepuluh tambahan baru.
Lokasi baru tersebut tersebar di sepuluh kabupaten/kota berbeda. Rencananya, peluncuran seluruh lokasi dilakukan serentak sekitar Oktober atau November 2026, dengan Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, menjadi pusat pelaksanaan.
Adapun sepuluh nagari yang tengah dipersiapkan menjadi model NCH baru, antara lain:
Sebelum perluasan ini, program NCH telah memiliki tiga daerah percontohan yang aktif sejak 2025. Ketiganya adalah Desa Sikalang di Kota Sawahlunto, Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar.
Yozawardi menjelaskan bahwa ketiga lokasi awal ini menjadi basis evaluasi pengembangan program sebelum diperluas ke daerah lain. "Dengan penambahan tersebut, maka total daerah percontohan NCH yang aktif hingga akhir tahun mendatang menjadi 13 NCH, tiga di antaranya dibentuk tahun 2025 lalu dan 10 NCH tahun 2026," ungkapnya.
Perluasan NCH tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi, menegaskan bahwa penguatan aspek non-infrastruktur menjadi prioritas agar program berdampak nyata bagi masyarakat.
"Infrastrukturnya sudah tersedia, hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan," ujarnya.
Penguatan tersebut akan dikerjakan secara kolaboratif oleh 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Setiap OPD telah memiliki pembagian tugas dan akan menyusun rencana aksi untuk mendukung pengembangan NCH selama enam bulan ke depan.
Medi menambahkan, semakin luasnya cakupan NCH menuntut pola pendampingan yang lebih adaptif dan efisien. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, OPD didorong untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah kabupaten/kota dan mendatangi langsung lokasi objek sasaran.
Dengan begitu, program tetap berjalan tanpa harus selalu memusatkan kegiatan di tingkat provinsi. Langkah ini juga diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan pendampingan langsung ke nagari-nagari yang menjadi lokasi percontohan.