SUMATERA BARAT — Peluncuran KKI menjadi kado kemerdekaan bagi industri sistem pembayaran tanah air. Instrumen ini dihadirkan sebagai skema pembayaran dengan fitur penundaan pembayaran alias deferred payment, namun yang membedakannya dari kartu kredit konvensional adalah seluruh proses transaksinya diproses secara domestik, tidak bergantung pada jaringan internasional.
Pejabat Sementara (Pjs) BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa inovasi ini lahir dari optimisme untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ia menyebut kebijakan tersebut dibangun di atas prinsip keseimbangan, di mana manfaatnya harus dirasakan oleh tiga pihak sekaligus: masyarakat, merchant, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP).
"Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri," ujar Destry.
Menariknya, KKI tidak hanya berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya. Sumber dana pada kartu ini diintegrasikan langsung untuk transaksi berbasis QRIS, baik melalui metode pindaian (scan) maupun fitur Tap. Artinya, pengguna bisa memanfaatkan limit kartu untuk membayar di jutaan merchant QRIS yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa perlu membawa uang tunai.
Kehadiran BSI dalam jajaran penerbit perdana juga menandakan instrumen ini mengakomodasi skema pembiayaan syariah. Dengan begitu, KKI diharapkan bisa menjangkau segmen masyarakat yang selama ini menantikan produk pembayaran yang sesuai prinsip syariah.
Bagi pelaku usaha, khususnya merchant kecil dan menengah, sistem ini berpotensi menekan biaya transaksi karena proses kliring dan penyelesaian dilakukan di dalam negeri. Efisiensi ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak pedagang untuk bergabung dalam ekosistem digital, sejalan dengan target pemerintah memperluas inklusivitas keuangan.
Dengan hadirnya delapan bank besar sebagai anggota perdana, KKI diproyeksikan menjadi pemain utama di pasar pembayaran ritel. Masyarakat kini memiliki lebih banyak opsi untuk bertransaksi dengan aman, efisien, dan tanpa khawatir soal kedaulatan data.