LUBUK ALUNG — Kepala Satpol PP Damkar Padang Pariaman Rifki Monrizal menyebut capaian 76 persen tersebut diproyeksikan naik menjadi 80 persen seiring proses pencairan anggaran yang masih berjalan. Proyeksi kenaikan itu, menurutnya, menunjukkan masih ada ruang untuk mempercepat penyerapan sebelum tutup tahun anggaran.
Dalam monev di Markas Komando Satpol PP Damkar, Hendra menegaskan pelaksanaan anggaran tidak boleh sekadar mengejar angka penyerapan. Program yang dibiayai harus tetap sesuai ketentuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rifki menjelaskan capaian 76 persen menempatkan instansinya di urutan ketiga tercepat realisasi anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. Posisi itu ia kutip dari pernyataan Sekda Hendra dalam arahan monev.
"76 % tersebut yang merupakan tercatat nomor 3 tercepat realisasi anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman," kata Rifki, yang akrab disapa Momon, kepada wartawan, Jumat sore.
Meski berada di posisi atas, percepatan tetap diperlukan agar seluruh program berjalan sesuai rencana. Setiap alokasi dana juga harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hendra menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara sebagai faktor penting pendukung kinerja organisasi. Menurutnya, setiap program harus dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel agar penggunaan anggaran berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Evaluasi berkala disebut menjadi salah satu cara Pemkab Padang Pariaman memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan efektif. Tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab terus didorong.
Monev ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap. Disiplin ASN, ketepatan pelaksanaan program, dan manfaat yang dirasakan warga tetap menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.