PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah resmi mengukuhkan jajaran pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumbar masa bakti 2025–2031. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur pada Minggu (3/5/2026) ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merawat kemajemukan.
Forum ini memegang mandat penting sebagai motor penggerak persatuan di tingkat provinsi. Mahyeldi menegaskan bahwa keberagaman etnis di Sumatera Barat merupakan aset sosial yang harus dikelola secara bijak agar tetap menjadi kekuatan pembangunan, bukan pemicu perpecahan.
Filosofi Adat Minang Jadi Fondasi Persatuan Bangsa
Dalam arahannya, Mahyeldi mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki modal kuat berupa nilai adat dan kearifan lokal. Falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' (ABS-SBK) dipandang sebagai kompas dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tradisi di tengah masyarakat yang heterogen.
“Hari ini bukan sekadar pelantikan. Ini momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, merawat kebersamaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Ia menambahkan, prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan adalah identitas masyarakat Minangkabau. Di tengah arus globalisasi, FPK diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang efektif untuk memadukan perbedaan tersebut menjadi harmoni sosial yang kokoh.
“Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipadukan,” tegasnya.
Representasi 32 Etnis dalam Struktur Kepengurusan Baru
Ketua FPK Sumbar yang baru dilantik, Maman Sudarman, menyatakan bahwa komposisi kepengurusan periode ini sangat inklusif. FPK Sumbar kini menjadi rumah bagi 32 etnis yang menetap di wilayah Sumatera Barat, menjadikannya jembatan komunikasi antar-kelompok masyarakat.
“FPK adalah ruang strategis untuk menjaga persatuan dan menjadi jembatan dialog antar-masyarakat,” kata Maman Sudarman.
Kehadiran perwakilan puluhan etnis ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini dan penyelesaian gesekan sosial di lapangan. Maman menekankan bahwa FPK bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah silaturahmi aktif yang menyentuh akar rumput.
Target Pembentukan FPK di Seluruh Kabupaten dan Kota
Pasca-pelantikan tingkat provinsi, pengurus baru menargetkan akselerasi pembentukan forum serupa di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Langkah ini diambil agar koordinasi penanganan isu-isu kebangsaan dapat berjalan linier hingga ke tingkat daerah terkecil.
Selain menjalankan fungsi dialog, FPK juga diproyeksikan berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai konflik sosial. Gubernur berharap kehadiran pengurus baru ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan stabilitas keamanan demi kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Dengan struktur yang lebih solid, FPK berkomitmen memperkuat keutuhan bangsa di ranah Minang.
