PARIAMAN — Prestasi transparansi keuangan Pemerintah Kota Pariaman kembali terukir. Kota itu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto, kepada Wali Kota Pariaman Yota Balad di Padang, Jumat. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu berlangsung di Aula Gedung BPK-RI Perwakilan Sumbar.
Raih WTP 13 Kali, 10 Kali Berturut-turut Sejak 2015
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, opini WTP untuk LKPD 2025 merupakan yang ke-13 kalinya diraih daerah itu dari BPK.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini adalah capaian ketiga belas kami," katanya dalam keterangan yang diterima di Pariaman.
Yang lebih membanggakan, dari 13 kali raihan WTP tersebut, sebanyak 10 di antaranya diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2015. Konsistensi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang terus membaik dari tahun ke tahun.
Komitmen Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran
Yota Balad menegaskan bahwa LKPD yang disusun jajarannya telah mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti komitmen Pemkot Pariaman dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas.
"Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas," tegasnya.
Disaksikan Ketua DPRD dan Sekda Kota Pariaman
Prosesi penyerahan LHP itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah. Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, Sekda Kota Pariaman, serta pejabat terkait lainnya mendampingi Wali Kota dalam acara tersebut.
Kehadiran lintas lembaga ini menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
