PAYAKUMBUH — Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, mengapresiasi kinerja jajaran pemko yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini diraih untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus memperpanjang catatan positif Payakumbuh sebagai daerah dengan konsistensi tinggi dalam pengelolaan keuangan publik.
Opini WTP Bukan Prestasi Instan
Wirman menegaskan bahwa raihan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak diperoleh secara instan. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan APBD sesuai regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.
“Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan kualitas. DPRD memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ujar Wirman Putra di Padang, Jumat (29/5/2026).
Dampak Langsung bagi Pelayanan Publik
Bagi Wirman, opini WTP bukan sekadar nilai administratif. Ia menilai capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.
"Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Komitmen DPRD dalam Fungsi Pengawasan
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Payakumbuh berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal. Wirman memastikan setiap program yang dibiayai APBD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menempatkan Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat. Konsistensi ini menjadi indikator kuat bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas terus dijaga dalam setiap siklus anggaran daerah.
