SUMATERA BARAT — Forum yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian itu digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, perusahaan, dan pekebun di tengah anjloknya harga TBS beberapa pekan terakhir. Turunnya harga komoditas utama itu memicu keresahan karena pendapatan petani di daerah penghasil sawit, seperti Seluma, langsung terpukul.
Perusahaan Diminta Paham Substansi Regulasi
Gustianto secara spesifik menyoroti praktik perusahaan yang kerap menggunakan kebijakan ekspor satu pintu sebagai alasan penetapan harga TBS secara sepihak. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menjelaskan bahwa kebijakan ekspor terintegrasi itu tidak berdampak langsung terhadap harga di tingkat pekebun.
"Saya minta perusahaan tidak berlindung di balik kebijakan ekspor satu pintu. Pemerintah sudah memberikan penjelasan bahwa kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan harga TBS yang diterima petani," ujar Gustianto dalam sambutannya.
Ia menegaskan, perusahaan wajib memahami substansi aturan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru di lapangan. Penafsiran yang salah, kata dia, berpotensi memperburuk posisi tawar petani yang sudah tertekan oleh fluktuasi harga.
Strategi Nasional Tata Kelola CPO
Wakil Gubernur Mian menekankan bahwa regulasi anyar itu bukan untuk menyulitkan pelaku usaha. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat tata kelola minyak sawit mentah (CPO) melalui sistem distribusi yang lebih terintegrasi.
"Indonesia sedang memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pengelolaan komoditas strategis seperti sawit harus lebih terarah dan terkoordinasi," kata Mian.
Ia menambahkan, sistem distribusi yang tertata diharapkan menciptakan efisiensi, meningkatkan daya saing industri sawit nasional, serta memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat. Sosialisasi ini menjadi krusial agar tidak ada lagi perbedaan penafsiran regulasi yang merugikan petani di tingkat tapak.
Tekanan Harga dan Tindak Lanjut
Penurunan harga TBS dalam beberapa pekan terakhir menjadi keluhan utama para pekebun di Bengkulu. Fluktuasi ini langsung memengaruhi pendapatan harian petani yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa sawit.
Kegiatan sosialisasi di Aula Merah Putih Bengkulu itu dihadiri para kepala daerah, pimpinan perusahaan perkebunan, kepala dinas pertanian, kelompok tani, serta pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi titik awal perbaikan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas harga TBS.
