BATUSANGKAR — Pemkab Tanah Datar kembali mencatatkan prestasi di tingkat provinsi. Kali ini, daerah yang dikenal dengan Lembah Arca itu dinobatkan sebagai pemkab tercepat se-Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly. Acara berlangsung di Monopoli Hotel Bukittinggi, bertepatan dengan pelaksanaan Forum Discussions Group (FGD) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Apresiasi untuk OPD dan Wali Nagari
Selepas menerima penghargaan, Ahmad Fadly menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang berkontribusi. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan kolaborasi solid antara pemerintah daerah dan pemerintahan nagari.
"Tentunya capaian dan penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama Wali Nagari se Kabupaten Tanah Datar. Karena itu, saya yang juga mewakili Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungannya," kata Ahmad Fadly dalam keterangannya, kemarin.
Penghargaan Jadi Momentum Peningkatan Kinerja
Lebih lanjut, Ahmad Fadly menekankan bahwa penghargaan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia justru menjadikannya sebagai cambuk untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
"Tentunya, capaian ini bukanlah akhir, namun menjadi sebuah momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa datang. Kepada KPPN atas nama pemerintah daerah, kami juga menyampaikan terima kasih," sampainya.
FGD Bahas Efisiensi TKD dan Dampaknya ke Daerah
Di kesempatan yang sama, Ahmad Fadly turut memaparkan jalannya FGD yang membahas isu strategis tentang PAD dan TKD. Ia menyebut forum tersebut berlangsung dinamis dan hangat antara jajaran KPPN dengan sejumlah daerah mitra kerja KPPN Bukittinggi.
"FGD berjalan hangat penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan beberapa daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi. Saran, kritikan dan masukan dari kita didengar dan dijawab, terutama tentang PAD dan TKD," ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Wabup juga menyoroti kebijakan efisiensi atau pemotongan TKD. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memberatkan daerah lantaran akan berdampak langsung pada kelancaran program pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.
