Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mendapatkan tambahan dana transfer senilai Rp 79,018 miliar dari pemerintah pusat untuk merehabilitasi dampak enam bencana yang terjadi pada semester I 2026. Wakil Wali Kota Allex Saputra menyebut dana itu bakal diprioritaskan untuk perbaikan jalan, irigasi, dan gedung pemerintahan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Nota Jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
PADANG PANJANG — Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak hanya berisi penyesuaian target pendapatan, tetapi juga memuat strategi pemulihan pascabencana yang menyedot perhatian utama pemerintah kota. Dari total tambahan transfer ke daerah (TKD) Rp 79,018 miliar, pemerintah memastikan dana tersebut digunakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan yang ditimbulkan enam bencana sepanjang paruh pertama tahun ini.
Pemkot Padang Panjang juga memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sekitar Rp 39 miliar sebagai sumber pembiayaan. Dana itu diarahkan menjaga kesinambungan program pembangunan yang sudah berjalan dan memastikan proyek fisik tidak terhenti di tengah jalan.
Prioritas Belanja Rp 79 Miliar Dana Pemulihan Bencana
Allex Saputra menguraikan tambahan dana dari pemerintah pusat tersebut bakal difokuskan pada pembangunan serta perbaikan sejumlah infrastruktur penting yang rusak. Berikut rincian sasaran belanja yang disiapkan:
- Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan yang terdampak bencana
- Perbaikan jaringan irigasi untuk mengamankan lahan pertanian warga
- Pembangunan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik yang rusak
"Tambahan dana itu akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, gedung serta berbagai sarana dan prasarana lainnya," kata Allex di hadapan anggota DPRD setempat.
Mengapa Target PAD Padang Panjang Dikoreksi Turun
Di sisi pendapatan, pemkot mengubah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini dengan koreksi minus 13,87 persen. Penurunan itu, menurut Allex, bukan tanpa perhitungan — melainkan respons terhadap kondisi riil penerimaan yang diproyeksikan hingga akhir tahun.
Sejumlah faktor menjadi pemicu, antara lain dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi yang belum sesuai harapan, serta penyesuaian proyeksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan," tegasnya.
Meski target diturunkan, pemkot menyiapkan sejumlah langkah penguatan penerimaan. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penagihan piutang, hingga optimalisasi aset daerah menjadi instrumen yang diandalkan.
Pelayanan Dasar Tidak Dipangkas Saat Efisiensi Anggaran
Tekanan fiskal membuat pemkot memangkas belanja administratif, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan berurgensi rendah. Namun Allex menegaskan efisiensi tidak menyentuh layanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” ujarnya. Anggaran hasil penghematan justru dialihkan ke program yang berdampak langsung, seperti penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Intervensi kemiskinan dan stunting turut diperkuat melalui data DTSEN, verifikasi lapangan, serta koordinasi lintas perangkat daerah lewat TKPKD. Skema ini dirancang agar bantuan tidak salah sasaran dan menyentuh kelompok penerima manfaat secara tepat.
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 5,95 Persen di Tengah Pemulihan
Pemkot tidak mengubah target pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di angka 5,95 persen pada 2026. Untuk mengejar capaian itu, belanja daerah difokuskan pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, mulai dari perdagangan, UMKM, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pembangunan infrastruktur.
Dukungan langsung bagi UMKM dialokasikan Rp 1,326 miliar. Jika digabungkan dengan dukungan melalui urusan perdagangan, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 5,195 miliar. "Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja," kata Allex.
Pemkot juga merespons kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio dengan pelatihan kerja, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta perlindungan bagi pekerja rentan. Selain mengejar pemulihan, pemerintah mulai memperkuat kesiapsiagaan bencana lewat kajian risiko, rencana penanggulangan, hingga dokumen kontingensi.
Allex menekankan, ukuran keberhasilan perubahan APBD tahun ini tidak semata dilihat dari serapan anggaran. "Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata," katanya. Pembahasan ranperda tersebut selanjutnya bakal dilanjutkan ke tahap penetapan oleh DPRD setempat.
