BATUSANGKAR — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Yozarwardi ditetapkan sebagai Ketua Forum, sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman mengisi posisi sekretaris. Penetapan itu bagian dari kesepakatan yang diambil di sela rapat evaluasi dua hari tersebut.
Forum diarahkan menjadi ruang koordinasi untuk membahas kendala pembangunan, menyelaraskan langkah antardaerah, dan mendorong percepatan penyelesaian program. Pertemuan rutin digelar tiap tiga bulan, bukan menunggu laporan tahunan.
Mengapa Sumbar Butuh Forum Lintas Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menilai komunikasi dan koordinasi yang efektif menjadi kunci penyelarasan pelaksanaan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota. Persoalan yang butuh kerja sama lintas wilayah jadi alasan utama pembentukan forum.
"Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras," ujar Arry di Batusangkar, Senin (26/10/2026).
Menurut Arry, forum tidak berhenti pada pembahasan program. Setiap pertemuan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target.
"Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target," jelasnya.
Dana TKD Tambahan 2026 Jadi Agenda Prioritas
Salah satu fokus utama forum adalah realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026. Dana itu mencakup optimalisasi dukungan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana di daerah.
Untuk mengoptimalkan realisasi, Arry menyebut koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Pemprov tidak ingin penyerapan anggaran tersendat hanya karena urusan administratif antarinstansi.
Materi pembahasan rapat mencakup evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III, realisasi Dana TKD Tambahan 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
Kabupaten/Kota Paparkan Kendala Masing-Masing
Setiap perwakilan pemerintah kabupaten/kota memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Paparan itu dipakai untuk memetakan kendala, mempercepat penyelesaian kegiatan, dan mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
Rapat menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Bayu Setiawan Yuniarto. Sekretaris BPKAD Provinsi Sumbar Etris turut hadir sebagai narasumber.
Bukan Sekadar Wadah Koordinasi
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumbar Ria Wijayanty berharap forum dan evaluasi berkala menjadi instrumen penguatan pengendalian pembangunan. Pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut atas berbagai kendala dinilai menentukan hasil akhirnya.
Dengan pemantauan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mencapai target pembangunan. Anggaran yang dialokasikan juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap di atas kertas.
