PADANG — Sebanyak 13 daerah di Sumatera Barat berstatus waspada tinggi terhadap ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang selama periode siaga darurat. Penetapan status itu menyusul pemantauan bibit siklon tropis 92B dan 96S yang memengaruhi kondisi cuaca di wilayah tersebut.
Pemprov Sumbar mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai tindak lanjut keputusan gubernur. Pusat kendali operasi ditempatkan di Gedung Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat.
13 Daerah yang Diminta Meningkatkan Kewaspadaan
BMKG merilis peringatan dini untuk 13 daerah dengan kategori siaga tinggi. Daftarnya mencakup Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.
Hujan intensitas tinggi berpotensi memicu genangan, luapan sungai, banjir bandang, hingga longsor, terutama di kawasan rawan. Warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, perbukitan, lereng, serta wilayah dengan riwayat banjir dan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca.
Mengapa Status Siaga Diambil Sebelum Puncak Hujan
Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada November hingga Desember 2026. Status siaga darurat diberlakukan agar koordinasi lintas instansi berjalan lebih cepat sebelum intensitas hujan mencapai titik tertinggi.
Selama dua bulan masa siaga, koordinasi melalui Pusdalops BPBD menjadi kunci dalam pemantauan dan penanganan darurat di lapangan. Status ini diharapkan meminimalkan risiko dan dampak bencana, khususnya terhadap keselamatan jiwa dan kerugian material.
Imbauan bagi Warga di Kawasan Rawan
Masyarakat diimbau tidak mengabaikan peringatan dini dan rutin memantau informasi resmi dari BMKG maupun BPBD. Warga juga diminta segera menghindari lokasi berisiko jika alam menunjukkan tanda bahaya.
Bagi penghuni kawasan lereng dan bantaran sungai, kesiapan jalur evakuasi dan perlengkapan darurat menjadi prioritas tersendiri selama periode siaga. Pemerintah daerah setempat diminta menyiapkan posko dan jalur komunikasi darurat di tingkat kecamatan.