PADANG PARIAMAN — Sejak menjabat, Bupati JKA mengubah pola kerja birokrasi dengan turun langsung ke lapangan. Ia mengajak para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut bergerak bersamanya, meminta pejabat teknis melihat kondisi nyata ketimbang hanya membaca laporan administratif.
“Putar roda” menjadi cara kerja untuk menjemput aspirasi masyarakat secara langsung. Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, menjelaskan tim memilih titik-titik dengan tingkat perkembangan rendah sebagai sasaran utama. Wilayah tertinggal menjadi prioritas dalam agenda kunjungan lapangan tersebut.
Rombongan baru-baru ini menyusuri jalur Lubuk Gadang di Kecamatan Aur Malintang. Jalan tersebut pertama kali dirintis pada masa Bupati Anas Malik sekitar empat dekade lalu dan masih berupa tanah. Warga setempat menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada Bupati JKA.
Mereka menjelaskan fungsi jalan tersebut sebagai jalur utama transportasi harian dan distribusi hasil pertanian ke pasar. Setiap kilometer jalan yang dibuka atau diperbaiki tidak berhenti sebagai proyek fisik semata, tetapi menjadi jalur distribusi ekonomi yang menghubungkan produksi pertanian dengan pasar yang lebih luas.
Setelah berdialog dengan warga, JKA menetapkan langkah konkret. Ia memerintahkan peningkatan jalan melalui pengaspalan sepanjang satu kilometer pada tahun berjalan. Ia juga menargetkan penyelesaian total ruas sepanjang empat kilometer hingga tahun 2029 melalui tahapan pembangunan bertahap.
JKA kemudian menggerakkan perangkat daerah untuk memasukkan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta SKPD menyusun tahapan teknis agar pekerjaan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Pengalaman JKA sebagai anggota DPR RI selama dua periode membentuk pola kerjanya saat ini. Ia terbiasa menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, lalu menerjemahkannya ke dalam program pembangunan melalui skema pokok-pokok pikiran. Kebiasaan itu ia bawa ke ruang eksekutif ketika memimpin daerah.
Selama masa legislatif, JKA mendorong berbagai program infrastruktur dan sosial di Sumatera Barat II, termasuk Padang Pariaman. Ia memanfaatkan hasil kunjungan lapangan untuk memperkuat usulan kebijakan dan penganggaran pembangunan.
Kegiatan lapangan JKA juga membuka berbagai persoalan lain di luar infrastruktur jalan. Tim menemukan kondisi jembatan yang rusak, lahan pertanian yang tidak produktif, rumah warga yang tidak layak huni, serta sejumlah potensi lingkungan yang belum berkembang optimal.
Tim PKK yang dipimpin Hajjah Nita Azis ikut menggerakkan program sosial dan lingkungan di beberapa titik kunjungan. JKA menjelaskan, sebagian temuan lapangan langsung masuk ke tahap eksekusi, sementara sebagian lain masuk ke tahap perencanaan jangka menengah. Ia meminta perangkat daerah menyusun tindak lanjut secara terukur.
Menurut pengamat infrastruktur, Ir. Soehinto Sadikin, langkah JKA adalah praktik kepemimpinan lapangan yang efektif. “Pemimpin perlu melihat langsung kondisi wilayah agar kebijakan yang lahir sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya. Ia menilai interaksi langsung antara pemimpin dan warga mempercepat identifikasi masalah pembangunan.