PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat patut berbangga. Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) 2024 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital bersama LPEM FEB Universitas Indonesia menempatkan provinsi ini di peringkat ke-13 dari 38 provinsi secara nasional. Di tingkat Pulau Sumatera, posisinya berada di urutan ketiga, di bawah Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.
Peningkatan skor dari 58,80 menjadi 60,38 memang menunjukkan perbaikan. Namun, jika dicermati per pilar, ketimpangan masih terlihat jelas. Dua pilar justru menjadi penopang utama: Pemerintah dengan skor 71,14 dan Masyarakat dengan skor 70,36. Keduanya mencerminkan tata kelola elektronik yang semakin baik dan literasi digital masyarakat yang meningkat.
Sebaliknya, pilar Bisnis hanya meraih 52,61, sementara pilar Jaringan dan Infrastruktur bahkan lebih rendah, yakni 51,26. Angka ini masih di bawah ambang batas "Baik" dan menjadi indikator bahwa digitalisasi UMKM serta perluasan akses internet berkualitas belum merata.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumatera Barat, Rudy Rinaldy, dalam rilisnya menyebutkan bahwa capaian di pilar Pemerintah dan Masyarakat merupakan hasil dari kebijakan dan program transformasi digital yang telah berjalan. "Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pengembangan ekosistem digital daerah," tulisnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa penguatan infrastruktur telekomunikasi, perluasan akses internet, percepatan digitalisasi UMKM, dan peningkatan pemanfaatan teknologi oleh dunia usaha menjadi agenda penting berikutnya. Tanpa perbaikan di dua pilar ini, manfaat transformasi digital dikhawatirkan hanya akan dirasakan oleh kalangan tertentu.
Indeks TDN mengadaptasi konsep dari UNESCAP dan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Penilaian dilakukan melalui empat pilar utama: Jaringan dan Infrastruktur, Pemerintahan, Bisnis, serta Masyarakat. Masing-masing dianalisis berdasarkan tahapan pondasi, adopsi, dan akselerasi.
Dengan skor rata-rata nasional yang hanya 55,52, Sumatera Barat sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Namun, untuk bisa bersaing dengan provinsi lain seperti Kepulauan Riau, pekerjaan rumah di sektor infrastruktur dan bisnis harus segera dituntaskan.
Ke depan, hasil indeks ini diharapkan menjadi dasar evaluasi dan pedoman kebijakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota berencana memperkuat kolaborasi dengan pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas. Tujuannya jelas: membangun ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Digitalisasi, jika dikelola dengan baik, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong ekonomi digital, memperluas peluang usaha, dan membuka akses pendidikan serta kesehatan yang lebih mudah. Namun, semua itu hanya akan terwujud jika infrastruktur dan sektor bisnis tidak lagi menjadi titik lemah.