PADANG — Rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemprov Sumbar memicu reaksi keras fraksi-fraksi DPRD Sumbar. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Ruang Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026), konstruksi anggaran yang timpang menjadi sorotan utama karena mencatat defisit hingga Rp176,56 miliar.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria itu dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Pimpinan Bank Nagari, BUMD, dan insan pers. Nanda Satria didampingi Iqra Chinssa Puta dan Evi Yandri Rajo Budiman dalam memimpin jalannya sidang paripurna tersebut.
Kenaikan Belanja Rp570 Miliar Tak Sebanding Target Pendapatan
Pimpinan rapat memaparkan bahwa rancangan perubahan anggaran mencatat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315,8 miliar atau naik 5,02 persen dari APBD murni. Namun, usulan kenaikan alokasi belanja daerah melonjak jauh lebih tinggi, mencapai Rp570 miliar atau naik 8,89 persen.
Selisih antara pertumbuhan belanja dan pendapatan inilah yang kemudian menghasilkan defisit anggaran. "Berhubung besarnya usulan kenaikan belanja dibanding target pendapatan, maka konstruksi anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635," ujar Nanda Satria saat membuka sidang usai mengetok palu tiga kali.
Delapan Fraksi Minta Transparansi dan Efisiensi Program
Seluruh fraksi di DPRD Sumbar—terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDI-P & PKB—secara bergantian menyampaikan pandangan umum dan lontaran kritis terkait postur anggaran tersebut. Fraksi-fraksi mendesak transparansi penataan belanja dan efisiensi program yang dianggap kurang mendesak.
Nanda Satria menegaskan, kondisi defisit ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov dan DPRD Sumbar. Pembahasan mendatang harus memfokuskan solusi konkret untuk menutup celah anggaran tersebut, baik lewat pengetatan belanja maupun optimalisasi pendapatan asli daerah.
Jawaban Gubernur Dijadwalkan Selasa (8/9/2026)
Atas rentetan pertanyaan dan catatan kritis dari seluruh fraksi, pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumbar memberikan tanggapan serta jawaban resmi secara komprehensif. Jawaban tersebut dijadwalkan disampaikan pada Rapat Paripurna lanjutan, Selasa (8/9/2026).
