PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan percepatan realisasi dana tambahan TKD Rp 534 miliar dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/7/2026). Anggaran ini menjadi instrumen kunci untuk memulihkan infrastruktur, pelayanan publik, dan perekonomian warga yang terdampak bencana.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp 10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp 2,71 triliun yang telah disalurkan bertahap sejak Februari hingga April 2026. Khusus untuk Pemprov Sumbar, alokasi Rp 534 miliar dikelola oleh 23 OPD, dengan porsi terbesar pada Dinas PSDA serta Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.
Kepala Subdirektorat Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran karena dana itu diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi progres pemulihan di Sumbar. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, provinsi ini masuk dalam tiga besar dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Salah satu capaian signifikan adalah rehabilitasi lahan sawah yang telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar sudah kembali memasuki musim tanam.
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan agar kepercayaan publik semakin meningkat.
Di sisi lain, Fernando Siagian mengingatkan pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. “Penanganan bencana jangan lagi bersifat reaktif, melainkan terencana sejak dini,” tegasnya.