PADANG — Kolaborasi penanganan bencana dan program TMMD di Sumatera Barat harus menghasilkan kesiapan yang terukur hingga tingkat nagari. Irman Gusman, senator asal Sumbar, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya kecepatan respons setelah bencana, tetapi juga kesiapan sebelum bencana terjadi.
Pada 2026, TMMD ke-128 dan ke-129 digelar di Padang Pariaman dan Agam. Di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, TMMD ke-128 (22 April–21 Mei) membuka dan mengeraskan jalan sepanjang dua kilometer, membangun jembatan, gorong-gorong, merehabilitasi rumah tidak layak huni, serta menyediakan sarana air bersih.
Sementara itu, TMMD/N ke-129 dimulai 15 Juli 2026 di Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Agam, selama 30 hari. Selain pembangunan fisik, ada kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Irman mengingatkan agar TMMD tidak dinilai dari panjang jalan yang selesai. “Yang lebih penting adalah apakah jalan tersebut membuka keterisolasian, memperlancar hasil pertanian, mempercepat bantuan ketika terjadi bencana, dan menggerakkan ekonomi nagari,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari DPD RI, Sabtu (25/7/2025).
Menurutnya, keterbatasan akses antarnagari, kerawanan bencana, distribusi hasil pertanian, serta akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap program TMMD.
Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa P. Wibowo memaparkan bahwa Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025 menempatkan Sumbar di kelas risiko tinggi dengan skor 176,82. Ancaman meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api.
“Kodam XX/TIB dan BPBD Sumbar telah membangun kolaborasi dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang terjadi pada akhir November lalu,” kata Heri.
Irman menambahkan, kesiapsiagaan perlu dibangun sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari. Koordinasi antara Kodam, Pemprov, BPBD, pemkab/pemkot, Basarnas, Polri, dan unsur masyarakat harus diuji secara berkala agar setiap pihak memahami perannya saat keadaan darurat.
“Dalam bencana besar, masalahnya bukan hanya evakuasi korban. Pemerintah harus memastikan komando tetap berjalan, bantuan dapat menjangkau daerah terisolasi, dan pelayanan dasar masyarakat tidak terputus,” tegas Irman.
Menurut Irman, kolaborasi penanganan bencana dan TMMD memiliki tujuan sama, yaitu mengurangi kerentanan daerah. Penanganan bencana memperkuat kemampuan Sumbar menghadapi krisis, sedangkan TMMD memperkuat konektivitas, layanan dasar, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat.
“Ketahanan wilayah tidak hanya dibangun melalui kekuatan pertahanan, tetapi juga melalui nagari yang terhubung, masyarakat yang siap menghadapi bencana, pangan yang tersedia, dan pelayanan dasar yang tetap berjalan dalam keadaan darurat,” pungkas Irman.
Pertemuan dihadiri oleh Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa P. Wibowo; Irdam Brigjen TNI Heri Susanto; Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Benny Febrianto; Aster Kasdam Kolonel Inf Candra; serta Kakumdam Kolonel Chk Wawan Kurniawan.