PAYAKUMBUH — Riset kolaboratif Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat menemukan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tiga wilayah Sumbar hingga lebih dari 20 persen. Temuan ini diperoleh dari survei terhadap 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Agam. Riset tersebut dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Digital dan Ketahanan Sosial Pasca Pandemi” yang digelar di Hotel UNP, Payakumbuh, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Senin (26/7/2026).
Tim peneliti yang dipimpin Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.—Kepala Pusat Pengabdian dan KKN UNP—bersama anggota Dr. Rino, M.Pd., MM., Dr. Zul Afdal, M.Pd., dan Dra. Armida S., M.Si. mengungkap sejumlah temuan utama. Sebanyak 81,2 persen responden adalah perempuan, menegaskan peran sentral ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi digital keluarga di Sumatera Barat.
Riset menunjukkan 73,8 persen pelaku UMKM berada pada rentang usia produktif 25–44 tahun. Kelompok ini dinilai paling cepat menyerap teknologi dan mampu memperluas jangkauan pemasaran hingga ke pasar mancanegara. Dampaknya, pendapatan usaha naik lebih dari 20 persen.
Selain itu, nilai solidaritas (gotong royong) di kalangan pelaku usaha tercatat tinggi, dengan skor 4,31 dari skala 5. Sementara persepsi terhadap efisiensi digital mencapai skor 4,68. “Transformasi digital tidak semata soal teknologi, melainkan sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat,” ujar Dr. Yasdinul dalam FGD tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerataan infrastruktur digital, penguatan literasi, dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi langkah strategis memperkokoh ketahanan sosial ekonomi pascapandemi.
Di balik dampak positif, riset mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural. Kesenjangan infrastruktur digital masih terlihat jelas: skor akses di perkotaan (3,95) lebih tinggi dibanding pedesaan (3,48). Keterbatasan perangkat juga menjadi kendala—52,5 persen responden hanya mengandalkan ponsel pintar, tanpa laptop yang lebih produktif.
Skor pelatihan pemasaran digital berbahasa Inggris sangat rendah, hanya 3,18. Hal ini menghambat daya saing UMKM Sumbar di pasar global. Padahal, Ir. Rina Morita, M.Si., Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, menyebut perekonomian daerah sangat bergantung pada 740.347 unit UMKM, yang 99,73 persennya adalah usaha mikro.
Rina Morita menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menggerakkan program penumbuhan wirausaha baru, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan, sertifikasi halal, hingga perluasan akses pemasaran. “Klinik UMKM Minang Bangkit hadir sebagai pusat konsultasi bagi pelaku usaha terdampak bencana, khususnya dalam pembiayaan, pemasaran, dan pemulihan produksi,” ujarnya dalam FGD yang diikuti sekitar 100 peserta dari tiga kategori wilayah: urban (Kota Payakumbuh), sub urban (Kabupaten Lima Puluh Kota), dan rural (Kabupaten Agam).
Kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 8 (pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak), SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), SDG 10 (pengurangan kesenjangan), serta SDG 17 (kemitraan). Para peserta tidak hanya mendapatkan paparan materi, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi mendalam tentang tantangan dan pengalaman di masing-masing wilayah.