SUMATERA BARAT — Wihadi menyampaikan imbauan tersebut saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (4/8/2026). Dalam forum itu, ia meminta warga tidak hanya percaya pada kabar yang belum tentu kebenarannya, tetapi aktif memantau kondisi di lapangan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini menekankan bahwa program MBG adalah prioritas pemerintah yang harus berjalan sesuai ketentuan. Ia menginstruksikan masyarakat untuk berani melapor jika menemukan kejanggalan dalam proses penyediaan makanan.
Wihadi secara spesifik meminta warga mendokumentasikan dan melaporkan apabila menemukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak higienis atau menu yang disajikan tidak sesuai standar. Ia mencontohkan, jika menu telah ditetapkan mengandung satu butir telur, maka jumlah tersebut wajib diberikan utuh kepada penerima manfaat.
"Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Ia juga mengingatkan agar laporan dari masyarakat didasari fakta dan kondisi objektif di lapangan. Menurutnya, temuan mengenai makanan basi atau tidak layak konsumsi merupakan indikasi adanya kesalahan pengelolaan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya," kata Wihadi menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Wihadi menyerap aspirasi warga terkait distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan utama petani di Bojonegoro. Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, ia mendengar bahwa akses pupuk saat ini mulai membaik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, namun jumlahnya dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.
Menanggapi hal tersebut, Wihadi berkomitmen mengevaluasi sistem penyaluran pupuk agar distribusinya lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menyebutkan, ke depan penyaluran berbagai barang bersubsidi akan diperkuat melalui Koperasi Desa Merah Putih.
"Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi," jelasnya.
Wihadi menutup kegiatannya dengan mengajak masyarakat memanfaatkan wakil rakyat di tingkat DPRD maupun DPR RI sebagai jembatan penyampaian persoalan di daerah. Ia berharap sinergi antara warga dan legislator dapat memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.