SUMATERA BARAT — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga gas bagi industri. Menurutnya, kebijakan itu lahir setelah kepala negara mendengar langsung aspirasi pengusaha dan kelompok buruh mengenai biaya energi yang selama ini membebani sektor produksi.
Tekanan Biaya Energi dan Ancaman PHK Jadi Alasan Utama
Eddy menjelaskan, industri manufaktur yang menyerap jutaan tenaga kerja selama beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan biaya produksi akibat mahalnya harga gas. Kondisi ini, kata dia, memicu kekhawatiran akan efisiensi tenaga kerja yang berujung pada PHK massal.
"Keputusan Presiden Prabowo untuk menurunkan harga gas industri merupakan langkah strategis dan tepat waktu. Presiden mendengar secara langsung keluhan pelaku usaha yang menghadapi peningkatan biaya produksi, sekaligus memperhatikan kekhawatiran kelompok buruh terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja," ujar Eddy dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).
Sinyal Positif bagi Iklim Investasi Nasional
Lebih lanjut, Eddy menilai kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ketika biaya energi bisa ditekan, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan operasional dan tingkat produksi.
"Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri nasional dan perlindungan lapangan kerja," sambung Eddy.
Dia meyakini, kepastian biaya energi yang kompetitif akan menjadi sinyal positif bagi investor. Sektor manufaktur dan industri pengolahan bernilai tambah tinggi sangat bergantung pada faktor ini dalam mengambil keputusan investasi.
"Ketika dunia usaha melihat pemerintah hadir dan responsif terhadap persoalan yang mereka hadapi, maka kepercayaan akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting bagi investasi, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.
Dialog Tripartit Jadi Kunci Keberlanjutan Kebijakan
Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja—untuk terus memperkuat dialog. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
"Kebijakan ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja duduk bersama mencari solusi, maka keputusan yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa," ujarnya.
Ia berharap langkah ini menjadi awal penguatan industri nasional yang lebih produktif dan berdaya saing. "Kita berharap langkah ini menjadi awal dari penguatan sektor industri nasional yang semakin produktif, berdaya saing, dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia," tutup Eddy.
