SOLOK — Politisi yang akrab disapa Pak Anca itu menekankan bahwa karakter konflik telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi informasi. Jika di abad ke-20 konflik dipicu oleh perebutan wilayah dan sumber daya fisik, kini ancaman muncul dalam bentuk disinformasi, polarisasi algoritma, dan provokasi berbasis identitas yang menyebar dalam hitungan menit.
Mengapa Generasi Muda Menjadi Kunci?
Dalam materinya yang bertajuk "Merajut Perdamaian di Lanskap Digital", Nurfirman menyebut generasi Z bukan sekadar pengguna teknologi. "Mereka adalah perancang ulang cara masyarakat membangun komunikasi, menyelesaikan perbedaan, dan menciptakan ekosistem sosial yang lebih damai," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan konvensional dalam penyelesaian konflik sudah tidak memadai. Generasi muda justru memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube sebagai sarana menyebarkan nilai toleransi dan memperkuat literasi.
Hoaks Adalah Virus, Literasi Adalah Antibodi
Sebagai seorang apoteker, Nurfirman mengibaratkan hoaks sebagai virus yang menyebar cepat ketika masyarakat tidak memiliki daya tahan literasi. "Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi menjadi benteng utama untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan," tegasnya.
Dari perspektif Magister Manajemen, ia juga menyoroti pentingnya tata kelola informasi yang baik. Kewaspadaan dini, kata dia, tidak lagi sekadar mengantisipasi ancaman fisik, tetapi juga mendeteksi gejala konflik sosial yang berkembang di ruang digital.
Investasi Terbesar Pemerintah: Karakter dan Literasi Digital
Nurfirman menegaskan bahwa investasi terbesar pemerintah ke depan bukan hanya pada infrastruktur fisik, melainkan pada pembangunan karakter, literasi digital, dan budaya dialog, khususnya bagi generasi muda. "Kita tidak boleh kalah cepat dengan penyebar hoaks. Yang harus diperkuat adalah masyarakat yang mampu berpikir kritis dan memilih menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari penyebaran konflik," ujarnya.
Bimtek yang digelar Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ini merupakan upaya memperkuat sistem kewaspadaan dini masyarakat. Peserta tidak hanya dibekali pemahaman deteksi dini potensi konflik, tetapi juga perspektif bahwa menjaga persatuan bangsa di era digital adalah tanggung jawab bersama.
Menutup pemaparannya, Nurfirman mengajak seluruh peserta menjadikan media sosial sebagai ruang menyebarkan inspirasi, memperkuat persaudaraan, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
