SAWAHLUNTO — Ketua KONI Kota Sawahlunto, H. Jhon Reflita, menyebut kesiapan teknis atlet sudah berada di level puncak. Latihan, seleksi, hingga monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Namun kebutuhan operasional kontingen tetap tidak bisa dipenuhi tanpa kepastian pencairan anggaran.
Kendala administratif berupa penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum rampung membuat seluruh cabor menilai keberangkatan pada jadwal awal terlalu berisiko. Memaksakan diri bertanding dinilai berpotensi melanggar aturan pengadaan dan administrasi keuangan negara.
Mengapa Jadwal 2–14 Oktober 2026 Dinilai Terlalu Berisiko
Dana operasional yang bersumber dari APBD-Perubahan hingga kini belum cair. Padahal, seluruh perwakilan cabor yang hadir dalam rapat menyuarakan keprihatinan yang sama soal ketidakpastian tersebut.
Kondisi fisik dan kesiapan teknis para atlet justru sudah maksimal. Seleksi dan evaluasi sudah tuntas. Yang tersisa hanya persoalan administrasi yang tak kunjung selesai.
“Secara teknis maupun kondisi fisik atlet, Kota Sawahlunto sebenarnya sudah siap untuk bertanding. Berbagai tahapan seleksi, hingga monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Namun tanpa adanya kepastian pencairan anggaran, kebutuhan kontingen tidak dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Jhon Reflita.
Batas 21 September 2026 dan Ancaman Absennya Sawahlunto
Seluruh cabor menyepakati ultimatum yang disampaikan Jhon Reflita. Keterlambatan pencairan dana APBD-Perubahan hingga melewati 21 September 2026 dipastikan bakal melumpuhkan persiapan operasional kontingen.
Persoalan yang sama, kata dia, juga dirasakan hampir seluruh KONI kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Artinya, krisis anggaran ini bukan hanya soal Sawahlunto.
“Apabila dana APBD Perubahan belum dapat dicairkan hingga 21 September 2026, maka Kota Sawahlunto berpotensi tidak dapat mengikuti Porprov Sumbar 2026 karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional kontingen. Hal ini dirasakan tidak hanya oleh KONI Sawahlunto, tetapi hampir seluruh KONI kabupaten/kota di Sumatera Barat,” tegasnya.
Dorongan ke Pemprov Sumbar agar Kebijakan Akomodatif
Melalui penandatanganan kesepakatan bersama, seluruh cabor Sawahlunto mendesak pemerintah provinsi dan penyelenggara Porprov mengambil kebijakan yang akomodatif. Pengunduran jadwal ke pertengahan November 2026 dianggap solusi paling bijaksana.
Dengan waktu tambahan itu, proses penerbitan NPHD dan pencairan dana hibah diharapkan bisa diselesaikan secara sah dan transparan. Kontingen pun bisa berangkat tanpa beban administratif.
Langkah padu seluruh cabor ini menjadi bukti komitmen insan olahraga Sawahlunto menjaga martabat daerah. Hak dan kebutuhan atlet diupayakan terpenuhi secara optimal agar mereka bisa bertanding dengan tenang di ajang Porprov Sumbar 2026.
