Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatera Barat pascabencana secara bertahap hingga 2028. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan hal itu saat berdialog dengan niniak mamak, wali nagari, dan warga Kecamatan Sungai Pua serta Banuhampu, Kabupaten Agam. Dalam pertemuan itu dibahas rencana Tol Sicincin–Bukittinggi dan akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak sepanjang sekitar 6,5 kilometer.
AGAM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat konektivitas infrastruktur di Sumatera Barat. Dialog bersama niniak mamak, wali nagari, dan masyarakat Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu itu juga dihadiri Wakil Bupati Agam, Kepala Dinas Perkimtan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama Hutama Karya, serta Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum.
Anggaran Rp19 triliun yang disiapkan tidak hanya untuk jalan dan jembatan. Dana itu juga mencakup perbaikan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jaringan PDAM yang rusak akibat bencana.
"Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan kembali Sumatera Barat secara bertahap hingga 2028. Ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan infrastruktur penting lainnya," ujar Andre.
Perbaikan Tahap Pertama Capai Rp370 Miliar
Sejumlah proyek sudah berjalan. Perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak bencana memasuki tahap pertama dengan nilai sekitar Rp370 miliar. Tahap kedua senilai sekitar Rp300 miliar akan segera ditenderkan.
Andre mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Malalak. Menurutnya, proyek itu sulit direalisasikan tanpa dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama
Persoalan pembebasan lahan disebut Andre sebagai salah satu penghambat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Banyak proyek strategis nasional membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, sementara pemerintah pusat hanya dapat membiayai pembangunan fisik infrastruktur.
"Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan," katanya.
Tol Padang Panjang–Bukittinggi Dirancang dengan Flyover dan Terowongan
Ruas Tol Padang Panjang–Bukittinggi yang panjangnya sekitar 19,6 kilometer dirancang dengan berbagai flyover dan terowongan. Infrastruktur itu dibangun untuk memastikan tidak ada kampung, nagari, atau jorong yang terpisah akibat keberadaan jalan tol.
"Setiap sekitar dua kilometer akan ada flyover atau terowongan penghubung. Jadi pembangunan tol ini bukan untuk membelah kampung, tetapi untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Jalur Kereta Api Sumbar Akan Diaktifkan Kembali
Pemerintah pusat juga memiliki rencana mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Program itu mencakup jalur Kayu Tanam–Sawahlunto–Sijunjung serta Kayu Tanam menuju Limapuluh Kota sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi di Pulau Sumatera.
Andre berharap dialog bersama masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai memberi manfaat jangka panjang bagi Sumatera Barat.
"Tujuan kita sama, yaitu membangun kampung halaman agar lebih maju, akses semakin baik, dan ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat. Karena itu pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan mendengar aspirasi masyarakat," tutup Andre.
