SUMATERA BARAT — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Danantara membongkar dugaan kecurangan di tubuh PT Pos Indonesia. Menurutnya, jika benar ada rekayasa keuangan yang berlangsung lama, kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya.
"Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujar Rivqy dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Dugaan Fraud Terungkap Setelah Due diligence Tiga Bulan
Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menugaskan Daud Joseph sebagai Direktur Utama untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia. Selama tiga bulan terakhir, Daud Joseph melakukan uji tuntas menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.
Hasil asesmen itu mengungkap fakta mengejutkan. Daud Joseph melaporkan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan perubahan yang menyeluruh dan fundamental. Danantara menemukan persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, termasuk dugaan rekayasa keuangan.
Rohan menyatakan pihaknya akan menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi setelah Daud Joseph mundur dari jabatan Direktur Utama.
PT Pos Dinilai Terlalu Strategis untuk Dibiarkan Bermasalah
Rivqy menekankan bahwa PT Pos Indonesia bukan sekadar perusahaan biasa. BUMN ini memiliki jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, menjadikannya tulang punggung layanan logistik nasional. Perusahaan ini juga memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital.
"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," katanya.
Oleh karena itu, langkah Danantara membongkar dugaan fraud dinilai sebagai bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola BUMN. Namun, Rivqy mengingatkan agar evaluasi menyeluruh tetap dilakukan untuk membuat perusahaan kembali sehat dan kompetitif.
"Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik," ujarnya.
Komisi VI DPR Akan Awal Proses Pembenahan
Rivqy memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya. Menurutnya, momentum ini harus menjadi titik balik bagi perusahaan pelat merah tersebut.
"Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya.
