SUMATERA BARAT — Mataram – Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan surat resmi Gubernur kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengajukan tambahan kuota energi bersubsidi tahun depan. Fokus utama usulan ini adalah pengalokasian khusus elpiji 3 kilogram bagi petani dan nelayan yang selama ini menggunakan gas bersubsidi untuk operasional produksi, bukan sekadar kebutuhan memasak.
Besaran Tambahan yang Diusulkan
Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, menegaskan angka yang diajukan hampir sama dengan kuota yang berjalan saat ini. Jika disetujui, total alokasi NTB berpotensi bertambah hingga mendekati dua kali lipat dari pagu eksisting.
"Usulannya hampir mirip dengan tahun ini," ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/9).
Saat ini, total kuota BBM dan elpiji 3 kg di NTB mencapai 130.802 MT. Rincian terbesar berada di Lombok Timur dengan 30.591 MT, disusul Lombok Tengah 24.784 MT, dan Lombok Barat 20.343 MT. Kota Mataram mendapat jatah 17.798 MT, sementara wilayah lain seperti Sumbawa, Bima, dan Dompu menerima alokasi di bawah 12.000 MT.
Mengapa Petani dan Nelayan Perlu Kuota Khusus
Selama ini, elpiji 3 kg dipakai ganda: untuk rumah tangga dan kegiatan produksi. Petani memanfaatkannya untuk menggerakkan alat pertanian, sementara nelayan menggunakannya sebagai alternatif pengganti BBM agar beban operasional melaut berkurang.
"Selama ini warga rumah tangga kadang tidak kebagian karena elpiji 3 kilogram juga dipakai oleh nelayan dan petani. Sehingga ke depan harus ada kuota khusus untuk mereka," jelas Samsudin.
Tanpa pemisahan alokasi, kelangkaan di pasaran kerap terjadi saat permintaan melonjak, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dampaknya, masyarakat umum yang tidak masuk kategori penerima subsidi justru kesulitan mendapatkan gas melon.
Tantangan Pendataan Lintas Wilayah
Pemprov NTB mengakui pendataan menjadi pekerjaan rumah terbesar. Aktivitas petani dan nelayan tidak selalu mengikuti batas administrasi kabupaten. Contohnya, banyak petani bawang yang menggarap lahan di Sumbawa justru berdomisili asal Bima.
"Biasanya petani bawang di Sumbawa rata-rata dari Bima. Bagaimana kita mengoordinasi agar dapat jatah yang proporsional," kata Samsudin.
Oleh karena itu, pola distribusi tidak bisa hanya berpaku pada alamat KTP, tetapi harus memperhitungkan lokasi aktivitas produksi. Dinas ESDM NTB masih menunggu data kebutuhan dari instansi teknis terkait sebelum angka final diajukan ke pusat.
Respons Pusat dan Pertamina
Usulan ini mendapat sambutan positif dari Kementerian ESDM dan Pertamina. Namun, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat karena pagu BBM bersubsidi dan elpiji 3 kg disusun oleh regulator.
"Alhamdulillah sangat mendukung. Karena secara aturan, yang menyusun pagu kuota dari kementerian selaku regulator," pungkas Samsudin.
Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau data kebutuhan dapat menghubungi Dinas ESDM NTB melalui kanal resmi pemerintah provinsi. Waspadai pihak yang menjanjikan kuota tambahan dengan imbalan tertentu, karena proses pengajuan ini bersifat kelembagaan dan tidak melayani pendaftaran individu.
