SUMATERA BARAT — Rancangan undang-undang bipartisan tersebut, bernama Seizure of Assets for Equipment and Readiness (SABER) Act, diumumkan oleh kantor Senator Tim Kaine. Aturan ini memungkinkan dana hasil penyitaan aset Rusia tidak hanya digunakan untuk rekonstruksi Ukraina, tetapi juga untuk mengisi kembali persediaan senjata Kiev yang menipis. “Ini adalah cara untuk memastikan Ukraina memiliki alat yang cukup untuk mempertahankan diri tanpa membebani wajib pajak Amerika,” demikian pernyataan resmi yang dikutip dari kantor senator asal Virginia tersebut.
Perluasan Mandat Undang-Undang REPO
RUU SABER Act dirancang untuk memperluas izin penggunaan dana yang sudah diatur dalam Undang-Undang REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act) yang telah disahkan sebelumnya. Jika REPO lebih berfokus pada pendanaan rekonstruksi infrastruktur dan ekonomi Ukraina pasca-perang, maka SABER Act secara eksplisit menambahkan klausul pembelian senjata dan peralatan militer sebagai prioritas baru.
Menurut draf usulan yang beredar di kalangan staf Senat, dana yang dibekukan—yang diperkirakan bernilai miliaran dolar—akan dialokasikan langsung ke kontrak pembelian sistem persenjataan dari produsen AS dan sekutu NATO. Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah untuk terus mendukung Ukraina di tengah perubahan sikap Pemerintahan Trump.
Kebijakan Baru Trump: Jual Senjata ke NATO, Bukan Transfer Langsung ke Kiev
RUU ini diajukan di tengah perubahan signifikan kebijakan bantuan militer AS. Pada November 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan penghentian pengiriman bantuan militer langsung ke Ukraina. Sebagai gantinya, Amerika Serikat beralih menjual senjata kepada negara-negara anggota NATO, yang kemudian mentransfernya ke Kiev melalui mekanisme bilateral mereka masing-masing.
Perubahan ini memicu perdebatan sengit di Kongres. Para pendukung RUU SABER Act berargumen bahwa mekanisme baru Trump terlalu lambat dan tidak efisien. Dengan menggunakan aset Rusia yang dibekukan, pasokan senjata ke Ukraina bisa dipercepat tanpa harus mengubah kebijakan presiden yang melarang transfer langsung dari Washington.
Reaksi Rusia: Pembekuan Aset Adalah Pencurian
Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali mengecam pembekuan aset negara mereka di negara-negara Barat. Moskwa menyebut tindakan tersebut sebagai “pencurian” yang melanggar hukum internasional. “Pasokan senjata ke Ukraina menghambat penyelesaian konflik dan secara langsung melibatkan negara-negara NATO dalam konflik tersebut,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Para analis memperkirakan bahwa jika RUU SABER Act disahkan, eskalasi retorika dari Kremlin akan semakin keras. Rusia selama ini menganggap setiap transfer senjata ke Ukraina sebagai partisipasi langsung negara-negara Barat dalam perang proxy melawan Moskwa.
Nasib RUU di Senat dan Dampaknya ke Panggung Global
RUU SABER Act masih harus melalui serangkaian proses di Komite Hubungan Luar Negeri Senat sebelum dibawa ke pemungutan suara penuh. Dukungan bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat menjadi modal awal yang kuat, meskipun masih ada faksi isolasionis di kubu Trump yang diperkirakan akan menentangnya.
Jika disahkan, aturan ini akan menjadi preseden baru dalam hukum internasional: penggunaan aset negara lain yang dibekukan untuk pembiayaan perang. Langkah ini berpotensi memicu tindakan balasan dari Rusia, termasuk kemungkinan penyitaan aset perusahaan-perusahaan Barat yang masih beroperasi di wilayahnya.
