SUMATERA BARAT — Keputusan ini bukan sekadar instruksi administratif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemangkasan struktur ini menyasar seluruh lapisan holding hingga subholding di BUMN, dengan target utama membuat korporasi lebih lincah menghadapi dinamika pasar.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Teddy dalam keterangan resminya, Minggu (9/8/2026).
Ia menambahkan, efisiensi struktur ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini menghambat proses bisnis. Keputusan strategis yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan karena harus melalui berlapis persetujuan, kelak bisa dieksekusi dalam hitungan hari.
Mengapa Struktur BUMN Dianggap Terlalu Gemuk?
Persoalan anak dan cucu usaha BUMN memang bukan isu baru. Selama bertahun-tahun, Pertamina dan PLN telah menelurkan puluhan hingga ratusan entitas bisnis di berbagai sektor, mulai dari hulu migas, kilang, hingga energi terbarukan dan penunjang listrik.
Banyak dari entitas tersebut yang tumpang tindih fungsi dan membebani biaya operasional induk perusahaan. Alih-alih menopang kinerja, sejumlah anak usaha justru membukukan kerugian dan menjadi beban konsolidasi keuangan.
Dengan perintah ini, pemerintah ingin "menggemukkan" kembali peran induk usaha agar fokus pada bisnis inti. Pertamina misalnya, diharapkan lebih konsentrasi pada eksplorasi dan produksi migas, sementara PLN lebih fokus pada transmisi dan distribusi listrik ke masyarakat.
Dampak bagi Kinerja dan Pelayanan Publik
Pemangkasan rantai birokrasi ini diproyeksikan berdampak langsung pada kecepatan eksekusi proyek strategis nasional. Untuk PLN, keputusan yang lebih cepat berarti percepatan elektrifikasi desa dan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia Timur yang selama ini kerap tersendat.
Sementara bagi Pertamina, efisiensi ini diharapkan menekan biaya operasional sehingga harga energi bisa lebih kompetitif. Pengurangan layer juga mempermudah koordinasi antara direksi dan anak usaha dalam merespons fluktuasi harga minyak dunia.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," tegas Teddy.
Pertemuan di Hambalang itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kehadiran dua pejabat tinggi negara ini mengindikasikan bahwa isu efisiensi BUMN masuk dalam prioritas strategis keamanan energi nasional.
Langkah Konkret Menunggu Eksekusi
Hingga saat ini, belum ada rincian teknis mengenai berapa banyak anak usaha yang akan dibubarkan atau digabung. Keputusan final akan menunggu kajian dari masing-masing direksi BUMN bersama Kementerian BUMN.
Namun, sinyal dari Istana sudah jelas: perusahaan pelat merah harus kurus, gesit, dan menguntungkan. Ini sejalan dengan wacana pemerintah yang selama ini mendorong BUMN untuk mengurangi ketergantungan pada suntikan modal negara (PMN) dan lebih mengandalkan efisiensi internal.
Para pelaku industri akan mencermati langkah lanjutan dari instruksi ini. Pasalnya, restrukturisasi besar-besaran di tubuh Pertamina dan PLN berpotensi mengubah peta persaingan usaha di sektor energi nasional, termasuk membuka peluang bagi pemain swasta untuk mengisi celah bisnis yang ditinggalkan anak usaha BUMN.
