Dalam skema pelaksanaannya, pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan membiayai minimal 10 pekerja rentan, eselon III sebanyak lima pekerja, dan ASN lainnya minimal satu pekerja. Gubernur Mahyeldi menyebut penyesuaian iuran hingga 50 persen menjadi pintu masuk bagi lebih banyak pekerja informal untuk masuk dalam sistem jaminan sosial.
“Program ini adalah wujud semangat gotong royong ASN untuk melindungi masyarakat sekitar. Dengan penyesuaian iuran, peluang bagi pekerja rentan untuk memperoleh jaminan sosial semakin besar,” ujar Mahyeldi saat menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan di Istana Gubernuran, Jumat (26/6/2026).
Manfaat Tak Hanya Santunan, Ada Beasiswa dan Pelatihan
Pekerja rentan yang terlindungi tidak hanya mendapatkan jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian. Mahyeldi menjelaskan, manfaat yang diterima juga mencakup beasiswa pendidikan bagi dua orang anak ahli waris. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan bahkan akan memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat agar dana santunan dapat dikelola secara produktif.
“Harapannya, santunan yang diterima tidak habis begitu saja, tetapi bisa menjadi modal untuk menopang ekonomi keluarga,” katanya.
Program ASN Peduli sendiri telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Gubernur. Ke depan, keberlangsungan program akan diperkuat melalui dukungan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
Karang Taruna Jadi Garda Terdepan Perluasan Kepesertaan
Selain mengandalkan ASN, Pemprov Sumbar bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dengan Karang Taruna melalui pembentukan Agen Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini menargetkan keterlibatan sekitar 10.000 anggota Karang Taruna dan menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia yang secara khusus memberdayakan organisasi kepemudaan untuk memperluas kepesertaan.
Gubernur Mahyeldi turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dan Karang Taruna Provinsi Sumbar. Kerja sama itu diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal melalui kolaborasi lintas sektor.
Direktur Utama BPJS: Bisa Jadi Model Nasional
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Syahrul Hidayat, mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang dinilai progresif. Menurutnya, gerakan ASN Peduli dan Surat Edaran Gubernur bisa menjadi model nasional bagi daerah lain dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
