Pencarian

Mahasiswa dari HMI, GMNI, dan BEM SU Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumbar, Tuntut Dana APBD hingga Tambang Ilegal

Kamis, 25 Juni 2026 • 23:08:57 WIB
Mahasiswa dari HMI, GMNI, dan BEM SU Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumbar, Tuntut Dana APBD hingga Tambang Ilegal
Mahasiswa dari HMI, GMNI, dan BEM SU menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumbar menuntut transparansi dana APBD.

PADANG — Massa aksi yang tergabung dalam Formatur HMI Cabang Padang, GMNI, dan BEM SU mulai bergerak menuju Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/6/2026) siang. Sebelumnya, mereka berkumpul di Sekretariat HMI Kota Padang di kawasan Hong Tuah sekitar pukul 13.00 WIB.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan aksi bersama yang membawa sejumlah tuntutan krusial. “Hari ini kami akan menggelar aksi bersama. Massa akan berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat HMI Hong Tuah sebelum bergerak ke titik-titik aksi,” katanya saat dikonfirmasi.

Isu APBD hingga Tambang Ilegal Jadi Sorotan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti beberapa persoalan lokal yang dinilai krusial. Salah satu yang paling disorot adalah alokasi dana APBD, termasuk rencana relokasi anggaran untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Selain itu, massa juga menyuarakan tuntutan terkait penanganan aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Maichel menambahkan bahwa persoalan distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di daerah juga menjadi perhatian utama.

“Ada beberapa isu yang kami bawa, mulai dari dana APBD, relokasi anggaran perbaikan rumah dinas, persoalan tambang ilegal, hingga masalah BBM di Sumbar,” ujar Maichel.

Massa Bergerak dari Sekretariat HMI

Peserta aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Padang. Titik kumpul telah ditentukan di Sekretariat HMI Kota Padang di kawasan Hong Tuah sebelum massa bergerak menuju kantor gubernur. Belum ada laporan mengenai jumlah pasti peserta yang hadir dalam aksi tersebut.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggaban resmi dari pihak Gubernur Sumatera Barat terkait tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.

Bagikan
Sumber: langgam.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks