SIMPANG EMPAT — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat, Joni Hendri, menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh intervensi dari berbagai organisasi perangkat daerah secara simultan.
"Pada aspek pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp78.895.790.450 dengan bentuk kegiatan seperti penyediaan biaya personel peserta didik tingkat SD dan SMP," kata Joni di Simpang Empat, Kamis.
Anggaran Pendidikan: Rp78,8 Miliar untuk SD, SMP, dan PAUD
Alokasi terbesar dalam program pengentasan kemiskinan tahun depan jatuh pada sektor pendidikan. Selain biaya personel peserta didik, anggaran itu juga mencakup rehab ruang kelas rusak berat dan sedang, pembangunan ruang kelas baru, serta pembangunan perpustakaan dan utilitas sekolah.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tingkat PAUD, SD, SMP, dan nonformal atau kesetaraan. Langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan dasar.
Jaminan Kesehatan di 20 Puskesmas dan Dua RSUD
Pada bidang kesehatan, Pemkab mengalokasikan Rp28,25 miliar. Anggaran ini untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal, mencakup ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan anak sekolah.
Pelayanan juga menyasar usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa, tuberkolosis (TB), dan HIV. "Aspek kesehatan ini mencakup alokasi untuk 20 puskesmas, RSUD Jambak, dan RSUD Ujung Gading," ujar Joni.
Infrastruktur dan Perumahan: Drainase, Air Bersih, hingga Renovasi Rumah
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi Rp3,88 miliar. Kegiatannya meliputi pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), pembangunan drainase lingkungan, penyediaan air minum jaringan perpipaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi permukiman.
Sementara untuk perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, dialokasikan Rp1,35 miliar. Dana ini digunakan untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan renovasi rumah tidak layak huni, terutama di kawasan kumuh.
Perlindungan Sosial dan Perempuan
Pada aspek sosial, Pemkab menyiapkan Rp178,2 juta untuk penyediaan pemakaman dan sandang bagi korban bencana. Sedangkan untuk pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dialokasikan Rp338,6 juta.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk layanan pendampingan bagi anak serta perempuan korban kekerasan. Di sektor ketenagakerjaan, anggaran sebesar Rp1,04 miliar disiapkan untuk pemberian jaminan sosial tenaga kerja serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
